Jumat, 4 September 2026

Pemprov Bali Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Desa Sumerta Kaja

Halo Sameton SuKa, Kali ini Pemerintah Provinsi Bali memberikan sosialisasi program Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di wilayah Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali Ngurah Satria Wardana, SH, MH, hadir langsung memberikan sosialisasi didampingi Direktur LBH Apik Bali Luh Putu Anggreni SH.

Program bantuan hukum gratis ini diberikan karena dilatarbelakangi kondisi Bali sebagai daerah destinasi pariwisata yang tidak jarang masyarakatnya mengalami permasalahan hukum dan kesulitan untuk memperoleh bantuan hukum.

Jika upaya penyelesaian dilakukan dengan tindak kekerasan atau mengarah pada unsur pidana, dikhawatirkan dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif. Keamanan sangat penting bagi Bali sebagai daerah destinasi pariwsata.

Pemberian bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin ini bertujuan untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (access to justice) serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law).

Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan terhadap program tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Perda No 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pergub No 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Bali No 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini ada dua yakni Litigasi dan Non-Litigasi. Untuk Litigasi meliputi perkara pidana, perkara perdata, dan perkara tata usaha negara. Sementara bantuan Non Litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum.

Mari bersama-sama membangun budaya sadar hukum demi mewujudkan desa yang tertib, aman, dan sejahtera!